RAKOR PRA MONITORING MUSDES RAPBDes TAHUN 2022

Berita Terkait

• PENGAMANAN NATAL0
• PENGAMANAN OBYEK WISATA0
• PEMBAGIAN SERTIFIKAT PTSL DESA KEDUNGKAMAL0
• MONITORING VAKSINASI DI DESA NAMBANGAN0
• MONITORING VAKSINASI DI DESA SUMBERAGUNG0
• TINDAK LANJUT LAPORAN SALURAN IRIGASI YANG BOCOR0
• RAPAT KOORDINASI PPKM DAN NATARU0
• CLUSTERAN TIM 3 PERCEPATAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 20220
• GIAT TAPEM “PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA”0
• CLUSTERAN TIM 2 PERCEPATAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 20220

Berita Populer

• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• TELUSUR SEJARAH DI DUSUN LENGIS KEDUNGKAMAL
• Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
• Kegiatan verifikasi dan validasi resertifikasi bagi KPM PKH desa Nambangan atas nama ibu Paini
• Desk Jurnal Penyesuaian dengan perhitungan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Penata Usahaan (Aplikasi Siskeudes)

Senin, 20 Desember 2021, jam 09.00 wib, tempat Ruang Dinas Camat Grabag telah diadakan rakor Pra Musdes Konsultasi Terhadap RAPBDes TA 2022, dalam pengarahannya Camat Grabag Bapak Yudhie Agung P, SSTP, MM  bahwa untuk penyusunan APBDes TA 2022 lain daripada yang lain karena munculnya Kepres no 104 tahun 2021, yaitu tentang aturan pelaksanaan DD tahun 2022, adanya formasi mininal  40% untuk Kegiatan penyaluran BLT , 20% untuk kegiatan Ketahanan Pangan baik dari nabati atau hewani, 8% untuk penanggulangan Covid 19

Dan sementara sampai dengan saat ini PMK belum turun juga karena PMK tersebut didalamnya ada pagu DD TA 2022 dan juknis pelaksanaannya .

Untuk mensikapi kepres desa tetap harus menganggarkan hal tersebut diatas , walaupun di Aplikasi Siskeudesnya dibuat glondongan saja , apabila sampai dengan penetapan APBDes 2022 belum terbit PMK, desa agar membuat  Perkades saja ,

Hal-hal lain disesuaikan regulasi yang ada

Rakor dihadiri : Tim monitoring APBDes  tk kec , perwakilan polosoro dan perwakilan BPD