- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Duduwetan
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Ketawangrejo
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Bendungan
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Sumberagung
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Patutrejo
- SENAM
- DESK APBDES TH 2025
- PELANTIKAN PERANGKAT DESA KERTOJAYAN
- PENDAMPINGAN SASARAN BERISIKO STUNTING
- RAKOR PKK
RAKOR PRA MONITORING MUSDES RAPBDes TAHUN 2022
Berita Terkait
- PENGAMANAN NATAL0
- PENGAMANAN OBYEK WISATA0
- PEMBAGIAN SERTIFIKAT PTSL DESA KEDUNGKAMAL0
- MONITORING VAKSINASI DI DESA NAMBANGAN0
- MONITORING VAKSINASI DI DESA SUMBERAGUNG0
- TINDAK LANJUT LAPORAN SALURAN IRIGASI YANG BOCOR0
- RAPAT KOORDINASI PPKM DAN NATARU0
- CLUSTERAN TIM 3 PERCEPATAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 20220
- GIAT TAPEM “PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA”0
- CLUSTERAN TIM 2 PERCEPATAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 20220
Berita Populer
- Ada Perubahan Jadwal Pembentukan PPS, Calon Anggota PPS Harus Tahu
- Tanda Kebesaran Buka-Tutup
- Ikrar Halal Bihalal Keluarga Kecamatan Grabag
- SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
- KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
- Pentas Wayang Kulit Ki Seno Nugroho di Lapangan Desa Ketawangrejo Sedot Ribuan Penonton
- TP PKK Kabupaten Purworejo Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Desa Kedungkamal
- Tahun 2020 Kecamatan Grabag Akan Miliki Puskesmas Rawat Inap
- PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
- Agro Wisata Petik Jambu Kristal
Senin, 20 Desember 2021, jam 09.00 wib, tempat Ruang Dinas Camat Grabag telah diadakan rakor Pra Musdes Konsultasi Terhadap RAPBDes TA 2022, dalam pengarahannya Camat Grabag Bapak Yudhie Agung P, SSTP, MM bahwa untuk penyusunan APBDes TA 2022 lain daripada yang lain karena munculnya Kepres no 104 tahun 2021, yaitu tentang aturan pelaksanaan DD tahun 2022, adanya formasi mininal 40% untuk Kegiatan penyaluran BLT , 20% untuk kegiatan Ketahanan Pangan baik dari nabati atau hewani, 8% untuk penanggulangan Covid 19
Dan sementara sampai dengan saat ini PMK belum turun juga karena PMK tersebut didalamnya ada pagu DD TA 2022 dan juknis pelaksanaannya .
Untuk mensikapi kepres desa tetap harus menganggarkan hal tersebut diatas , walaupun di Aplikasi Siskeudesnya dibuat glondongan saja , apabila sampai dengan penetapan APBDes 2022 belum terbit PMK, desa agar membuat Perkades saja ,
Hal-hal lain disesuaikan regulasi yang ada
Rakor dihadiri : Tim monitoring APBDes tk kec , perwakilan polosoro dan perwakilan BPD