Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ BUMDes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Pasaranom

Berita Terkait

• Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo0
• Camat Grabag Hadiri Rakor Kearsipan Tahun 2025 di Ruang Arahiwang, Setda Purworejo0
• Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ BUMDes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Munggangsari0
• Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ BUMDes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Nambangan0
• Rakor dan Peninjauan Lokasi Tanah Negara di Desa Munggangsari0
• Pendampingan Penyusunan LKJIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo0
• Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ Bumdes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Tlepokkulon0
• Musyawarah Desa (Musdes) terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2024 dan LPJ Bumdes 2024 di Desa Dukuhdungus0
• Konferensi Dinas Sekdes se-Kecamatan Grabag Bahas PBB dan Ketahanan Pangan Tahun 20250
• Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grabag0

Berita Populer

• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• TELUSUR SEJARAH DI DUSUN LENGIS KEDUNGKAMAL
• Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
• Selamat Datang di Ruang Paten dengan Backdrop Baru
• Desk Jurnal Penyesuaian dengan perhitungan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Penata Usahaan (Aplikasi Siskeudes)

Grabag, 18 Februari 2025 – Pemerintah Desa Pasaranom, Kecamatan Grabag, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pada Selasa(18/2) guna melakukan monitoring Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta LPJ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2024.

Musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta perwakilan masyarakat. Selain membahas pertanggungjawaban keuangan desa, musyawarah juga menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Tahun 2025.

Musyawarah berlangsung dengan lancar dan mendapat tanggapan positif dari warga yang hadir. Pemerintah desa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.