Rakor dan Peninjauan Lokasi Tanah Negara di Desa Munggangsari

Berita Terkait

• Pendampingan Penyusunan LKJIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo0
• Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ Bumdes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Tlepokkulon0
• Musyawarah Desa (Musdes) terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2024 dan LPJ Bumdes 2024 di Desa Dukuhdungus0
• Peringatan Isro\' Mi\'roj di Baitul Muttaqin Sangubanyu0
• Latihan Bergodo Kecamatan Grabag dalam Rangka Kirab Budaya Hari Jadi Kabupaten Purworejo0
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Grabag0
• Tasyakuran Hari Jadi ke-194 Kabupaten Purworejo di Kecamatan Grabag0
• Konferensi Dinas Sekdes se-Kecamatan Grabag Bahas PBB dan Ketahanan Pangan Tahun 20250
• Rapat Koordinasi Persiapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo0
• Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grabag0

Berita Populer

• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• Kegiatan verifikasi dan validasi resertifikasi bagi KPM PKH desa Nambangan atas nama ibu Paini
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• sambutan camat
• TELUSUR SEJARAH DI DUSUN LENGIS KEDUNGKAMAL
• Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)

Grabag - Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 di Desa Munggangsari kecamatan Grabag telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan peninjauan lokasi tanah negara yang akan dimohonkan haknya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dalam kesempatan itu hadir dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, Perwakilan dari Kecamatan Grabag, dan Perwakilan dari Desa Munggangsari Kecamatan Grabag.

Rakor dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, perangkat desa, serta instansi terkait. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek administratif dan teknis terkait legalitas serta potensi pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan umum.

Setelah Rakor, tim langsung melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan kondisi lapangan dan menyesuaikan dengan data administrasi yang ada. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan tanah negara secara optimal dan sesuai regulasi yang berlaku.