Konferensi Dinas Sekdes se-Kecamatan Grabag Bahas PBB dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Berita Terkait

• Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grabag0
• Rapat Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 20260
• SOSIALISASI PERBUP TENTANG TATA NASKAH DINAS KABUPATEN PURWOREJO0
• Staff Meeting Kecamatan Grabag: Evaluasi dan Rencana Kerja Tahun 20250
• Bimtek Lanjutan Aplikasi Core-tax Bagi Desa Se-Kec. Grabag0
• Bupati Purworejo Tinjau Langsung Gedung Baru Kantor Kecamatan Grabag0
• Rekonsiliasi LRA APBDesa TA 2022 Kecamatan Grabag0
• Rapat Evaluasi Kinerja Kantor Kecamatan Grabag0
• Guna Upaya Peningkatan Kinerja dan Penyegaran Jabatan, Pemdes Sangubanyu Mutasi 3 Perangkat Desanya0
• Apel Pagi Pertama di Gedung Baru0

Berita Populer

• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• TELUSUR SEJARAH DI DUSUN LENGIS KEDUNGKAMAL
• Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
• Desk Jurnal Penyesuaian dengan perhitungan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Penata Usahaan (Aplikasi Siskeudes)
• MONEV DD DESA KESE

Grabag, 5 Februari 2025 – Konferensi Dinas Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kecamatan Grabag telah dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025, bertempat di Aula Kecamatan Grabag. Acara ini dihadiri oleh seluruh Sekdes dari desa-desa di Kecamatan Grabag, serta perwakilan dari Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMD), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo.

Pembahasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025
Dalam konferensi ini, salah satu poin utama yang dibahas adalah kebijakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025. Disampaikan bahwa dalam setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), jika terdapat tunggakan dari tahun sebelumnya, maka nilai tunggakan tersebut akan dicantumkan dalam SPPT tahun berjalan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB, diharapkan beberapa desa di Kecamatan Grabag dapat melaksanakan gebyar pelunasan pajak mulai bulan Mei hingga Juni 2025. Fokus utama dalam pelunasan ini adalah desa-desa dengan jumlah PBB terbesar agar capaian pembayaran dapat lebih optimal.

Arahan Terkait Ketahanan Pangan Berdasarkan Permendesa No. 23 Tahun 2025
Pendamping Desa, Wahyu, menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 23 Tahun 2025, alokasi dana desa untuk ketahanan pangan minimal 20% tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan fisik. Oleh karena itu, dana ini diupayakan untuk dimanfaatkan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan.

Himbauan dari BPKPAD Terkait Pembayaran PBB
Perwakilan dari BPKPAD, Budi, menghimbau agar pembayaran PBB, khususnya yang berkaitan dengan tanah kas desa dan tanah bengkok, dapat diselesaikan pada Triwulan I tahun 2025. Selain itu, disampaikan bahwa pada tahun 2025, pemungut PBB tidak akan menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sebagai gantinya, honor pemungut akan dicantumkan dalam lembar sobekan SPPT (Surat Tanda Terima Setoran/STTS). Nominal honor tersebut masih menunggu peraturan bupati (Perbup) yang akan diterbitkan kemudian.

Permohonan Dana Desa (DD) Tahap I
Perwakilan dari DP3APMD, Suci, menegaskan bahwa permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I diharapkan segera diajukan sambil menunggu Surat Edaran (SE) yang akan mengatur petunjuk teknis terkait ketahanan pangan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa dapat selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya konferensi ini, diharapkan seluruh Sekdes di Kecamatan Grabag dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disampaikan guna meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Pelaksanaan konferensi Dinas Sekdes se kec Grabag, hari Rabu 5 Februari 2025.
Bertempat di Aula Kec Grabag.
Dihadiri oleh sekretaris desa se kec Grabag, PD dan PLD juga dari DP3APMD & BPKPAD kab Purworejo.
Acara dimulai  Yaitu.: 
1. Bapak Camat menyampaikan, untuk PBB di th 2025. Di setiap SPPT apabila ada tunggakan di tahun sebelumnya tercaver  nilai tunggakan di tahun bersangkutan.
Di harapkan utk tahun ini di beberapa desa melaksanakan gebyar pelunasan di mulai bulan mei, Juni 2025. Terutama  utk desa2 yg terbesar.

2. Pak Wahyu / PD menyampaikan, Berdasarkan Kemendes  no. 23 th   2025. Utk ketahanan pangan minimal 20 % tidak boleh utk pelaksanaan fisik.
Diupayakan utk penyertaan modal BUMDES

3. Pak Budi (bpkpad) menghimbau untuk pakaj PBB diharapkan progres pada Triwulan I dibayarkan terutama pada tanah kas desa dan tanah bengkok.
Pada th 2025 ini utk pemungut tidak ada SPPD akan tetapi include pada lembar sobekan SPPT (STTS) dan utk nominal blm bisa Budi sampaikan Krn masih menunggu Pebubnya.

4. Dari Bu suci (DP3APMD), Menegaskan utk permohonan DD tahap I harap dimohonkan sambil menunggu SE ttg Juknis Ketahanan Pangan.