Pendampingan Penyusunan LKJIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ Bumdes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Tlepokkulon0
• Musyawarah Desa (Musdes) terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2024 dan LPJ Bumdes 2024 di Desa Dukuhdungus0
• Konferensi Dinas Sekdes se-Kecamatan Grabag Bahas PBB dan Ketahanan Pangan Tahun 20250
• Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grabag0
• Rapat Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 20260
• SOSIALISASI PERBUP TENTANG TATA NASKAH DINAS KABUPATEN PURWOREJO0
• Staff Meeting Kecamatan Grabag: Evaluasi dan Rencana Kerja Tahun 20250
• Bimtek Lanjutan Aplikasi Core-tax Bagi Desa Se-Kec. Grabag0
• Bupati Purworejo Tinjau Langsung Gedung Baru Kantor Kecamatan Grabag0
• Rekonsiliasi LRA APBDesa TA 2022 Kecamatan Grabag0

Berita Populer

• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• MENGUMPULKAN KEMBALI KOTAK SUARA DARI PPS KE PPK
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• sambutan camat
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• Kegiatan verifikasi dan validasi resertifikasi bagi KPM PKH desa Nambangan atas nama ibu Paini
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• MONITORING PENYALURAN DANA BANTUAN PKH

Grabag – Camat Grabag menghadiri kegiatan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Selasa, 11 Februari 2025 di Ruang Auditorium RSUD Tjitrowardojo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam menyusun LKJIP yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Dalam kegiatan ini, narasumber memberikan pemaparan mengenai teknis penyusunan laporan serta pentingnya evaluasi kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah.

Diharapkan melalui pendampingan ini, setiap OPD dapat menyusun LKJIP yang lebih komprehensif dan transparan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.