Pendampingan Penyusunan LKJIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Monitoring Musdes LPJ APBDes dan LPJ Bumdes TA 2024 serta Penetapan KPM BLT Tahun 2025 di Desa Tlepokkulon0
• Musyawarah Desa (Musdes) terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2024 dan LPJ Bumdes 2024 di Desa Dukuhdungus0
• Konferensi Dinas Sekdes se-Kecamatan Grabag Bahas PBB dan Ketahanan Pangan Tahun 20250
• Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grabag0
• Rapat Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 20260
• SOSIALISASI PERBUP TENTANG TATA NASKAH DINAS KABUPATEN PURWOREJO0
• Staff Meeting Kecamatan Grabag: Evaluasi dan Rencana Kerja Tahun 20250
• Bimtek Lanjutan Aplikasi Core-tax Bagi Desa Se-Kec. Grabag0
• Bupati Purworejo Tinjau Langsung Gedung Baru Kantor Kecamatan Grabag0
• Rekonsiliasi LRA APBDesa TA 2022 Kecamatan Grabag0

Berita Populer

• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• TELUSUR SEJARAH DI DUSUN LENGIS KEDUNGKAMAL
• Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
• Desk Jurnal Penyesuaian dengan perhitungan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Penata Usahaan (Aplikasi Siskeudes)
• MONEV DD DESA KESE

Grabag – Camat Grabag menghadiri kegiatan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 pada Selasa, 11 Februari 2025 di Ruang Auditorium RSUD Tjitrowardojo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam menyusun LKJIP yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Dalam kegiatan ini, narasumber memberikan pemaparan mengenai teknis penyusunan laporan serta pentingnya evaluasi kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah.

Diharapkan melalui pendampingan ini, setiap OPD dapat menyusun LKJIP yang lebih komprehensif dan transparan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.