- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Duduwetan
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Ketawangrejo
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Bendungan
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Sumberagung
- Konsultasi Publik Terhadap RAPBDesa TA 2025 Desa Patutrejo
- SENAM
- DESK APBDES TH 2025
- PELANTIKAN PERANGKAT DESA KERTOJAYAN
- PENDAMPINGAN SASARAN BERISIKO STUNTING
- RAKOR PKK
RAPAT PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19
Berita Terkait
- ULAMA SEBAGAI TELADAN PENERAPAN PROKES0
- PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DESA BINAAN0
- PERAN POKJA IV DALAM PENURUNAN KASUS STUNTING 0
- MUSDES PENETAPAN SDGs TAHUN 2021 DAN PENYUSUNAN RKPDES 2022 DESA UKIRSARI0
- KECAMATAN GRABAG LAKUKAN MONEV PELAKSANAAN DANA DESA0
- KOREKSI DD TAHAP II TAHUN 20210
- MUSDES PENETAPAN SDGs TAHUN 2021 DAN PENYUSUNAN RKPDES 2022 DESA REJOSARI 0
- MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGs DAN PENYUSUNAN RKPDES 20220
- BPN PURWOREJO BAGIKAN 168 SERTIFIKAT WARGA DUDUKULON0
- SUMBERAGUNG BENTUK TIMLAK PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA 0
Berita Populer
- Ada Perubahan Jadwal Pembentukan PPS, Calon Anggota PPS Harus Tahu
- Tanda Kebesaran Buka-Tutup
- Ikrar Halal Bihalal Keluarga Kecamatan Grabag
- SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
- KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
- Pentas Wayang Kulit Ki Seno Nugroho di Lapangan Desa Ketawangrejo Sedot Ribuan Penonton
- TP PKK Kabupaten Purworejo Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Desa Kedungkamal
- TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
- Tahun 2020 Kecamatan Grabag Akan Miliki Puskesmas Rawat Inap
- PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
Grabag ( 22/6) Fenomena semakin meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah kecamatan Grabag, sehingga diperlukan upaya lebih tegas dan disiplin dari pemerintah dan warga. Untuk itu camat Grabag meneyelenggarakan rapat terbatas yang membahas tentang tindak lanjut dari merebaknya kasus covid-19 di kecamatan Grabag.
Salah satu upaya yang dilaksanakan dengan mengefektifkan kembali posko covid kecamatan yang memepunyai tugas menerima aduan kasus yang terjadi di desa, menindak lanjuti laporan desa dan melaporkan ke satgas kabupaten.
Selain penerapan Surat Edaran tentang pengetatan pemeberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, yang diantaranya mengatur tentang larangan bagi ASN/Kades/Perangkat desa mengadakan atau menghadiri kegiatan yang menimbulkan kerumunan (Hajatan)