Koordinasi Dugaan Pelanggaran Pendirian Bangunan di Sempadan Irigasi

Berita Terkait

• KOMISI II HADIRI FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT0
• KECAMATAN GRABAG PERSIAPKAN MONEV DANA DESA GUNA OPTIMALKAN PENDAMPINGAN DESA0
• KOMISI I DPRD AJAK DESA KEMBANGKAN POTENSI MELALUI BUMDES0
• Mengantisipasi Kedatangan Pemudik, Camat Bentuk Posko 0
• Buka Tutup Pintu masuk Objek Wisata 0
• Apel Gabungan Posko Pantai jetis0
• Sampel Acak Rapidtest Antigen Pengunjung Pantai0
• Panggung Hiburan di Pantai Jetis Batal Dilaksanakan 0
• Halal Bihalal di Rest Area Harjobinangun 0
• Persiapan Posko lebaran, Camat Grabag Bentuk Tim0

Berita Populer

• SOSIALISASI APLIKASI SIKS-NG
• KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
• TES PIDATO CALON PERANGKAT DESA ROWOREJO
• PENTINGNYA GIZI DAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
• Agro Wisata Petik Jambu Kristal
• Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) bagi KPM PKH desa Nambangan dengan materi Perlindungan Anak sesi Pencegahan Kekerasan pada Anak
• TELUSUR SEJARAH DI DUSUN LENGIS KEDUNGKAMAL
• Pembinaan Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
• Desk Jurnal Penyesuaian dengan perhitungan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Penata Usahaan (Aplikasi Siskeudes)
• MONEV DD DESA KESE

Grabag( 24/5) Bertempat di Aula Kecamatan Grabag, Senin 24 Mei 2021 diselenggarakan sosialisasi koordinasi dan pengawasan PSDA dugaan pelanggaran mendirikan bangunan di Sempadan, yang dihadiri oleh BPSDA Probolo, Komisi I DPRD Kab. Purworejo, Dinas PUPR Purworejo, Satpol PP Purworejo, Polres Purworejo, Kodim Purworejo,Camat Grabag, Polsek Grabag, Koramil Grabag dan Kepala desa yang menjadi lokasi pelanggaran.

Selain itu hadir juga kabid opersy dan pemeliharaan BBWSSO, Subkor pelaksanaan OP BBWSSO, tim PPNS BBWSSO dan Tim Rekomtek BBWSSO.

Dalam rapat disosialisasikan bahwa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas saluran irigasi dan di sempadan saluran irigasi. Jarak bangunan dengan sempadan adalah satu kali kedalaman irigasi.

Apabila hendak mendirikan maka harus mengajukan ijin kepada pihak yang berwenang. Apabila tetap mendirikan maka termasuk dalam pelanggaran fdan harus dibongkar.